Jodi Septiadi Akbar, S.E., M.M.

Sumber gambar: https://www.google.com             Tulisan ini merupakan pengembangan opini yang berasal dari forward Grup Whatsapp yang berasal dari seorang ahli yang bernama Dr.Ir.H.Apendi Arsyad.MSi. Berdasarkan pendapat dan opini beliau terkait fenomena dinamika stabilitas perkonomian dan politik di Indonesia saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, ruang publik Indonesia diramaikan oleh berbagai isu yang menyangkut elite politik nasional. Diskursus publik tersebut mencakup tuduhan terhadap legalitas dokumen akademik pejabat tinggi, pengelolaan proyek strategis nasional yang ditengarai memiliki potensi konflik kepentingan, serta perdebatan ideologis yang mengusik nilai-nilai kebangsaan. Tulisan ini bertujuan meninjau isu-isu tersebut secara objektif dengan pendekatan akademik, berbasis pada fakta hukum dan data yang dapat diverifikasi. 1. Isu Legalitas Ijazah           Tuduhan pemalsuan ijazah terhadap seorang...

Di sebuah negeri yang katanya elok dan penuh potensi, para pemimpin berdasi melangkah gagah di atas podium janji. Mereka tersenyum ramah saat kampanye, menyapa rakyat, mencium tangan bayi, dan menepuk punggung petani. Tapi begitu singgasana kuasa mereka duduki, suara mereka mulai lirih, pidato menjadi kalimat yang dibalik, dan layar media ditutup rapat oleh kepentingan. Mereka yang dulu disebut "yang terhormat" kini menjadi berita karena skandal. Ada yang tertangkap tangan, ada yang licin seperti belut. Norma jadi hiasan di dinding birokrasi. Dan hukum? Ah, sering kali hanya jadi pentas drama, di mana aktor utamanya justru bukan penegak keadilan. Di sudut lain negeri ini, seorang pemimpin muda dari daerah pinggiran rajin mengunggah aktivitasnya di media sosial. Katanya ingin dekat dengan rakyat, katanya ingin membuka harapan baru. Semoga saja unggahan itu bukan sekadar pencitraan, tapi cermin dari niat tulus dan kerja nyata—karena negeri ini sudah terlalu kenyang dengan ilus...

Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI yang tengah dibahas menuai banyak tanda tanya dan kegelisahan di kalangan masyarakat. Alih-alih dilakukan secara transparan di Gedung DPR, pembahasan RUU ini justru digelar di hotel, seolah menghindari sorotan publik. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada agenda tersembunyi yang ingin diselundupkan dalam regulasi baru ini.